Mengindetifikasi Hal-hal yang Berkaitan dengan Kedudukan Warga Negara Berdasarkan UUD

1.       Undang-Undang Dasar Yang Menjamin Persamaan Kedudukan Warga  Negara
Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung Hukum dan pemerintahan dengan tidak kecualinya. Hal itu menunjukan bahwa adanya keseimbang antara hak dan kewajiban serta tidak adanya diskriminasi di antara warga Negara mengenai kedua hal tersebut.
2.      Landasan Hukum Pelaksanaan Persamaan Kedudukan Warga Negara
Pada dasarnya kedudukan warga Negara bagi Negara Indonesia diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan.
Berikut peraturannya :
a.       UUD 1945 Dalam konteks UUD 1945, kedudukan warga Negara dan penduduk diatur dalam pasal 26 ayat (1), (2) dan (3)
- Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang warga Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga Negara.
- Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang-orang asing yang tinggal di Indonesia.
-  Hal-hal mengenai warga Negara penduduk diatur dengan UU
b.   UU No. 3 tahun 1946 tentang warga Negara dan penduduk Negara undang-undang No. 3 adalh tentang warga Negara penduduk Negara. Peraturan ini merupakan peraturan derivasi di bawah UUD 1945 yang digunakan untuk menegakkan kedudukan Negara RI dengan warga negaranya dan kedudukan penduduk Negara RI.
c.   UU No. 62 tahun 1958 tentang kearganegaraan republic Indonesia merupakan produk Hukum derivasi dari pasal 5 dan 144 UUDRI 1950 yang sampai saat ini masih berlaku dan tetap digunakan sebagai sumber Hukum yang mengatur masalah kewarganegaraan di Indonesia. Ternyata permasalahan yang semakin kompleks tidak dapat ditampung oleh undang-undang ini.
d.  UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia.
RUU kewarganegaraan yang baru ini memuat beberapa subtansi dasr yang lebih revolusioner dan aspiratif, seperti :
-          Siapa yang menjadi warga Negara Indonesia
-          Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan republic Indonesia
-          Kehilangan kewarganegaraan republic Indonesia
-          Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan republic Indonesia
-          Ketentuan pidana

3.      Instruksi Presiden Dalam Menegakkan Persamaaan Kedudukan Warga Negara
Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan instruksi presinden. instruksi presinden tersebut adalah instruksi presinden Republik indoonesia No. 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istialah pribumi dannonpribumi dalam semua urusan dan penyelenggaraan pemerintah, perencanaan program, ataupun pelaksaan.
Selain itu juga diinstuksikan untuk memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga Negara Indonesia yang penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan, serta tidak boleh melakukan perbedaan dalam segala bentuk, sifat, dan tingkatan kepada warga Negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal usul ( unsur sara).

4.      Pentingnya Persamaan Kedudukan Warga Negara
Warga Negara merupakan faktor berdirinya juga berkembangnya Negara. Apabila warga negaranya masih terpecah belah seperti halnya karena perbedaan unsur sara pasti Negara itu tidak bisa berdiri tegak dan tidak bisa berkembang sendirinya. Maka dari itu persamaan kedudukan warga Negara tidak perlu memandang atau membedakan unsur-unsur sara. Berarti dalam menyamakannya diperlukan hukum yang adil dan menjamin kedudukannya. Yaitu memproleh hak dan kewajiban yang sama dalam membangun Negara. Fungsi dari halnya tersebut agar terciptanya keadilan tanpa membedakan satu sama lain, terciptanya kedamaian antara satu sama lain, dan Negara dapat berkembang baik.


A.    Syarat-syarat Menjadi Warga Negara Indonesia
Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi.
Naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan, misal : seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, memilih/menolak status kewarganegaraan. Naturalisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
1.      Naturalisasi Biasa
Syarat – syarat naturalisasi biasa :
1.      Telah berusia 21 Tahun
2.      Lahir di wilayah RI / bertempat tinggal yang paling akhir min. 5 thn berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
3.      Apabila ia seorang laki-laki yg sdh kawin, ia perlu mendpt persetujuan istrinya
4.      Dapat berbahasa Indonesia
5.      Sehat jasmani & rokhani
6.      Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp.500 sampai 10.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan
7.      Mempunyai mata pencaharian tetap
8.      Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI
2.      Naturalisasi Istimewa
Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara RI dengan penyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh negara RI. Naturalisasi istimewa di negara RI dapat diberikan kepada warga negara asing yang status kewarganegaraannya dalam kondisi sebagai berikut:
1.      Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
2.      Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap sebagai WNI.
3.      Perkawinan WNI dengan WNA, baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI, atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berakibat anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin.
4.      Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam perundang-undangan.
5.      Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.
6.      Warga asing yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi warga negara RI, atau dapat di minta oleh negara RI, kemudian mereka mengucapkan janji setia dan sumpah (tidak perlu memenuhi semua syarat sebagaimana dalam naturalisasi biasa). Cara ini diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

B.     Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia
Pasal 23 UU RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu sebagai berikut :
1.      Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2.      Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3.      Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin., bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4.      Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden.
5.      Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI.
6.      Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
7.      Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8.      Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9.      Bertempat tinggal diluar NKRI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.
Sedangkan pasal 26 UU RI No.12 tahun 2006, juga menyebutkan kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan sebagai berikut :
1.              Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraannya, jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

2.              Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaran RI, jika menurut hukum asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tsb.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Carita Pantun Basa Sunda

Ciung Wanara Kacaturkeun di Karajaan Galuh. Anu ngaheuyeuk dayeuh waktu harita téh nya éta Prabu Barma Wijaya kusumah. Anjeunna boga permaisuri dua. Nu kahiji Déwi Naganingrum, ari nu kadua Déwi Pangrenyep. Harita duanana keur kakandungan. Barang nepi kana waktuna, Déwi Pangrenyep ngalahirkeun. Budakna lalaki kasép jeung mulus, dingaranan Hariang Banga. Tilu bulan ti harita, Déwi Naganingrum ogé ngalahirkeun, diparajian ku Déwi Pangrenyep. Orokna lalaki deuih. Tapi ku Déwi Pangrenyep diganti ku anak anjing, nepi ka saolah-olah Déwi Naganingrum téh ngalahirkeun anak anjing. Ari orok nu saéstuna diasupkeun kana kandaga dibarengan ku endog hayam sahiji, terus dipalidkeun ka walungan Citanduy. Mireungeuh kaayaan kitu, Sang Prabu kacida ambekna ka Déwi Naganingrum. Terus nitah Ki Léngsér supaya maéhan Déwi Naganingrum, lantaran dianggap geus ngawiwirang raja pédahngalahirkeun anak anjing. Déwi Naganingrum dibawa ku Léngsér , tapi henteu dipaéhan. Ku Léngsér disélong...
Baca selengkapnya

Teks Eksposisi Bahasa Indonesia | Pentingnya Mudik

         Di tengah catatan perjalanan arus balik mudik di setiap tahun yang kian memadat, ternyata mudik menjadi salah satu fenomena yang dinanti-nanti khususnya bagi masyarakat Indonesia. Hingga saat ini budaya mudik melekat di masyarakat seperti tradisi “wajib” di penghujung bulan Ramadhan untuk bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman. Dalam hal ini, tercatat dampak positif atau manfaat yang timbul dari fenomena yang terjadi tersebut.          Manfaat yang pertama adalah sudah jelas, silaturrahim, terutama kepada orang tua. Apalagi jika kedua orang tua kita masih hidup, bersilaturrahim kepada mereka adalah suatu kewajiban. Namun pertanyaannnya adalah apakah silaturrahim ini hanya dilakukan pas lebaran saja? Tentunya tidak, silaturrahim bisa dilakukan kapan saja, namun karena mungkin lebaran adalah moment yang cocok untuk silaturrahim, maka betapa ribuan para pemudik rela untuk antri dan ber...
Baca selengkapnya

Teks Anekdot | Fenomena Sosial | Mudik

Ya! Satu kata yang tak asing lagi didengar, bukan saja bagi masyarakat muslim melainkan seluruh kalangan masyarakat Indonesia juga dunia. Fenomena ini tidak terlepas dari macet-macetan di jalan, konvoi motor, abring-abringan, seseleket, manggul kardus, hingga mudik gratis yang disediakan pemerintah. Nah, anekdot sendiri merupakan sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik, yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Cerita tersebut dapat dikatakan lucu bilamana ide atau pesan yang disampaikan si penulis satu pemikiran dengan pembaca, jadi ada interaksi yang disampaikan. Langsung saja, ini dia teks anekdot bertema fenomena sosial yaitu, mudik, walau singkat semoga dapat menghibur.      Baru saja pancaran sinar dari ufuk timur terpancar, semilir angin pagi menggugah suasana sejuk pagi hari. Sebut saja Pak Rasyid, tengah memanggul tas-tas ke bagasi mobilnya. Pak Romlan yang melihatnya segera menghampiri dan menyapa,      "Assalamu'...
Baca selengkapnya